A. melakukan berbagai pendekatan politik seperti negosiasi dan diplomasi

A.    
Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan negara yang dibagi atas daerah-daerah provinsi otonom. Dari beberapa
daerah otonom tersebut, terdapat pula daerah otonomi khusus. Salah-satu
provinsi yang mendapatkan otonomi khusus tersebut adalah Provinsi Papua. Pemerintah
Daerah Papua memiliki otonomi khusus yang didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001
jo UU No. 35 Tahun 2008.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dengan adanya otonomi khusus,
pemerintah Provinsi Papua dituntun tuntuk mampu mempertanggungjawabkan aturan
dan urusan yang berkaitan dengan daerahnya. Olehkarena itu, dalam
penyelenggaraan otonomi khusus ini diperlukan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pemerintah mengingat otonomi khusus
ini membuat pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan. Dengan dana otsus
yang terhitung besar, diperlukan juga akuntabilitas yang besar sehingga
kesejahteraan dari berbagai bidang seperti kesehatan, infrastruktur, dan
pendidikan mampu tercapai.

 

 

B.    
Pembahasan

Pada awalnya, di Papua terjadi banyak konflik
yang berasal dari adanya ketidakadilan pemerataan distribusi hasil pembangunan
ekonomi yang pada saat itu dipegang oleh pemerintah rezim orde baru. Pada saat
pemerintah rezim orde baru tersebut runtuh, desakan masyarakat Papua semakin
masif, bahkan mereka memunculkan desakan untuk memerdekakan diri dari
Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu memulai melakukan berbagai pendekatan
politik seperti negosiasi dan diplomasi yang akhirnya berujung pada
diundangkannya UU 21/2001 mengenai otonomi khusus Papua.

Kebijakan otonomi khusus Papua yang
diundangkan melalui UU 21/2001, November 2001, mempunyai banyak perbedaan yang
penting dan mendasar dibandingkan dengan UU otonomi daerah yang berlaku untuk
daerah – daerah lainnya. Undang-undang ini adalah kompromi politik yang sangat
penting dan mendasar dan memang dimaksudkan untuk merespon tuntutan kemerdekaan
di Papua. Proses penyusunannya sendiri dilakukan sangat partisipatif, melalui
konsultasi berbagai stakeholders di Papua dan diskusi yang cukup intens di
antara tim perumusnya di Papua untuk kemudian dibawa ke dalam proses legislasi
DPR di Jakarta.

Dengan adanya otonomi khusus ini,
Provinsi papua menerima dana Otsus yang besarnya 2% dari total DAU (Dana
Alokasi Umum) nasional dari tahun 2002 hingga tahun 2012 yang mana dana
tersebut mencapai angka RP 33,7 triliyun. Dari
undang-undang yang mengatur tentang dana khusus ini, dana Otsus seharusnya
mengalir ke sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian
masyarakat. Dengan dana Otsus yang besar, diperlukan juga kinerja pemerintah
yang dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat
Papua seperti kesehatan, pendidikan , infrastruktur, dan ekonomi.

1.    
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua

Oleh karenanya, pemerintah provinsi
Papua memiliki kewenangan untuk menganggarkan dan melaksanakan belanja dari
dana Otsus serta program-program untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat Papua.
Kinerja pemerintah sangat penting mengingat dana yang digelontorkan pun tidak
sedikit dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam
kinerjanya ini, pemerintah provinsi memiliki sebuah lembaga yang bertugas
mengevaluasi kinerja terutama akuntabilitas dari pemerintah. Lembaga tersebut
bernama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kinerja pemerintah provinsi Papua
salah satunya dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Dalam penilaian ini, Menpan menilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan manajemen kinerja yang
diterapkan pada sektor publik yang orientasinya pada manfaat hasil dan upaya
agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa
dalam penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi Papua masih agak kurang.
Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2015 yang masih mendapat nilai C
yang artinya kinerja pemerintah provinsi masih perlu banyak perbaikan. Provinsi
Papua menduduki peringkat 31 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun
2015. Dari peringkat tersebut, kinerja pemerintah Papua mendapatkan nilai 46.03
pada tahun 2015 sehingga memperoleh predikat C.

2.     Latar
Belakang Rendahnya nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Provinsi Papua

a.      Faktor Tipologi

Tipologi di Papua dibagi menjadi
beberapa kawasan yaitu wilayah pegunungan, wilayah yang sulit diakses, dan
wilayah yang mudah diakses.Namun sayangnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah masih belum terbuka dan disampaikan kepada semua pihak meskipun
dalam kegiatannya, SKPD dibiayai oleh dana otsus. Hal tersebut mungkin saja
terjadi karena SKPD semakin sulit mengakses daerah-daerah terpencil seperti
pegunungan dan daerah yang sulit diakses lainnya. Hal ini menyebabkan penilaian
masyarakat terhadap pemerintah kurang baik. Hal ini juga mengakibatkan
partisipasi masyarakat semakin rendah karena minimnya pemerintah yang
menjuangkau masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak melibatkan
masyarakat.

Pada tabel diatas, dapat diketahui
bahwa bahkan pada wilayah yang mudah diakses pun masih memiliki prestasi
capaian dengan angka C. Hal tersebut cukup menjadi latar belakang alasan
mengapa pemerintah Papua tidak “akuntable” sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Papua dinilai rendah.

b.     Faktor Korupsi

Sebagaimana uraian diatas, Otonomi
khusus bertujuan untuk menunjang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
Namun, ada banyak tidak korupsi yang mempuat dana otsus tersebut tidak mampu
digunakan secara maksimal. Seperti dikutip dari http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id,
ada sejumlah 42 terdakwa kasus korupsi dengan biaya eksplisit nominal dan
eksplisit rill sekitar 104.9 milyar. Memang jumlah terdakwanya sedikit, namun
jumlah uang yang dikorupsi tergolong besar apabila dibandingkan dengan profinsi
lain.

 

Data tersebut adalah data yang bersumber dari putusan MA tahun
2001-2015, belum dengan kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini seperti kasus
korupsi dana anggaran beasiswa pendidikan, dugaan korupsi pengadaan pembangunan
ruas jalan Kemiri-Depapre, dll yang seharusnya mampu untuk memenuhi penunjangan
kesehatan, infrastruktur, pendidikan,
dan

Pemerintah provinsi papua memiliki
otsus yang melimpah. Namun sangat disayangkan, tingkat kemiskinan masih tinggi,
bahkan masuk sepuluh besar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di
Indonesia versi BPS. Hal ini seakan memberikan isyarat bahwa ada skenario dalam
penggunaan dana otsus ini. Kemiskinan ini terjadi salahsatunya karena sulitnya
masyarakat mengakses pendidikan yang layak. Padahal dengan dana otsus yang
melimpah, seharusnya masyarakat mampu mendapatkan pendidikan yang layak
sehingga mampu mencari matapencaharian yang layak pula.

 Faktor kemiskinan ini berkaitan pula dengan
faktor tipologi dan faktor korupsi diatas. Hal ini karena semakin sulit tempat
diakses (tipologinya sulit), semakin sulit juga masyarakat mendapatkan
pendidikan yang layak. Apalagi jika dana otsus tersebut diskenario untuk tidak
digunakan sebagai mendongkrak aspek kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan
perekonomian masyarakat.

C.     
Kesimpulan

Undang-undang Otsus muncul
karena tuntutan dari masyarakat Papua yang menginginkan keadilan untuk
mengelola sumber dayanya sendiri. Namun, ketika otsus ini dilaksanakan,
pemerintah tidak dapat menjalankannya dengan baik. Bisa dibilang, akuntabilitas
pemerintah provinsi Papua rendah dilihat dari nilai hasil evaluasinya.  Hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai
akuntabilitas pemerintah provinsi Papua yang mendapat nilai C. Rendahnya
akuntabilitas ini dapat terjadi karena beberapa hal diantara